sop1_700x200
sop2_700x200

PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, selanjutnya disebut dengan Asuransi ASPAN, didirikan pada tanggal 10 Juni 1991. Ijin Usaha Asuransi ASPAN dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI melalui surat keputusan No.155/10/1.13/1992 pada tanggal 23 Mei 1992 dengan kegiatan usaha di bidang Asuransi Kerugian.

Berdirinya Asuransi ASPAN dilatarbelakangi oleh keinginan dari Yayasan Kesehatan Pensiunan PELNI (YKPP) dan Dana Pensiunan PELNI (DPP) untuk dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Keinginan tersebut disambut baik oleh manajemen PT. PELNI, sehingga kemudian didirikanlah perusahaan Asuransi ASPAN ini pada tahun 1991, yang kemudian mulai beroperasi pada tahun 1992 setelah mendapat ijin resmi dari Departemen Keuangan di tahun tersebut. Komposisi kepemilikan saham Asuransi ASPAN dimiliki oleh PT. Jaya Kapital Indonesia (JKI) sebesar 60%, Yayasan Kesehatan Pensiunan (YKPP) sebesar 27,77%, dan Dana Pensiunan PELNI (DPP) sebesar 12,23%.

Kegiatan usaha Asuransi ASPAN pada mulanya menangani segmen bisnis Marine Hull dan Personal Accident penumpang kapal PT. PELNI. Seiring dengan berjalannya waktu, Asuransi ASPAN kemudian berkembang sesuai dengan portofolio usaha seperti sekarang ini. Dalam perkembangannya, perusahaan secara bertahap berusaha untuk dapat memperkuat struktur modal perusahaan dengan meningkatkan modal di sektor perusahaan. Hal ini direalisasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 16 Desember 1997, dimana modal setor tahun 1992 sebesar Rp. 3 milyar kemudian ditingkatkan menjadi Rp. 15 milyar. Dalam rapat tersebut juga diputuskan mengenai perubahan seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Awal tahun 2004, modal setor kembali ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 25 milyar. Peningkatan ini dilakukan secara berangsurangsur, diikuti dengan rencana peningkatan Ekuitas yang akan dilakukan secara bertahap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 2008, dimana Ekuitas untuk perusahaan asuransi kerugian diwajibkan minimum sebesar Rp. 100 milyar pada tahun 2014. Sampai denganakhir tahun 2014, perusahaan telah melakukan peningkatan Ekuitas sesuai dengan laporan auditor independen sebesar Rp. 157.39 milyar. Perusahaan juga melakukan pengembangan pemasaran dengan upaya peningkatan hasil pendapatan kantor cabang dan pengembangan segmen lainnya dalam kegiatan asuransi.